Kisah Papua

Beberapa perwakilan rakyat Papua meminta Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk menarik TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dari tanah Papua. Para tokoh Papua itu datang ke DPR, hari ini dan diterima oleh empat orang anggota Komisi I. Pertermuan ini dipimpin oleh Effendy Choirie, wakil ketua komisi I dari fraksi Kebangkitan Bangsa.

Barnabas Suebu, warga Papua yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Mexico, menceritakan bahwa telah tumbuh saling curiga antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Hal ini disebabkan banyaknya penderitaan yang mereka terima dari pemerintah.

Menurutnya, Otonomi Khusus (Otsus) yang diterapkan di daerah itu sejak November 2001 merupakan solusi terbaik menyelesaikan masalah. Sayangnya, lanjut Barnabas, belum pernah sekalipun ada aturan Otsus yang dilaksanakan.

Dia mengatakan bahwa selama ini dana dari pemerintah pusat selalu turun, tapi hal itu malah menjadi lahan bagi para koruptor. "Pengertian Otsus dikecilkan menjadi duit," katanya. Dia menegaskan bahwa pada pemerintahan Megawati terjadi pembiaran dan pengacauan Otsus secara konsekuen. "Otsus dan masa depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tergantung dari implementasi Otsus secara benar, konsekuen, dan bermartabat,"katanya lagi.

Pendeta Herman Awom, warga Papua yang juga wakil ketua Sinode GKI Papua, meminta keputusan Mahakmah Konstitusi dilaksanakan secara konsekuen. Belum lama ini mahkamah itu mengabulkan gugatan sejumlah warga Papua yang meminta pemberlakuan otonomi khusus di Papua. Herman Awom juga menghimbau agar pemerintah tidak memberikan payung hukum pada Panglima TNI untuk melaksanakan operasi Militer.

Menanggapi keluh kesah dan laporan perwakilan warga Papua itu, Effendy Choirie berjanji akan mengusahakan agar Otsus dapat direalisasikan dengan konsisten. Komisi I berjanji akan melakukan kunjungan ke Papua tanggal 21-24 Desember mendatang.